PEMKAB BARTIM IKUTI RAPAT PENGENDALIAN INFLASI

PEMKAB BARTIM IKUTI RAPAT PENGENDALIAN INFLASI

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring, Senin (8/5/2023) di Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

TAMING LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti rapat pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (8/5/2023) secara daring. Rapat online ini dipusatkan di rumah jabatan Bupati Barito Timur.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat ini dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Badan Pangan Nasional dan Staf Ahli Panglima TNI.

Presiden Republik Indonesi, Joko Widodo memberikan apresiasi untuk pemerintah pusat, utamanya pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan (stakeholder) yang sangat konsisten bersama-sama melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri RI), Tito Karnavian, dalam rapat evaluasi yang di ikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Kabupaten Pidie, juga TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

“Kami telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang capaian bulan April yang sangat baik, karena inflasi di Indonesia relatif terkendali dan perkembangannya bagus, turun ke angka 4,33% year to year dibanding tahun yang lalu di masa yang sama, meskipun untuk month to month ada kenaikan 0,33% dikarenakan musim liburan hari raya dan perayaan ramadhan, yang mengakibatkan demand yang cukup tinggi,” jelas Tito.

Mendagri menambahkan, meskipun demikian, ada beberapa komoditas yang masih perlu mendapat atensi, yakni beras, minyak kita, dan gula yang variasi dan tidak merata di berbagai tempat. Ada beberapa daerah yang harganya murah, tetapi beberapa daerah harganya mahal, sehingga perlu untuk dimonitor. Dalam hal ini, satgas pangan daerah, Dinas Perdagangan, dan lainnya, dapat berkoordinasi dengan lintas sektoral, stakeholder, dan juga internal.

“Jadi, posisi kita saat ini sudah bagus, tapi masih bisa diturunkan lagi jika kita bisa mengatasi poin-poin andil inflasi, dan dapat mempertahankan poin yang sudah baik,” imbuhnya.(lia/sul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

3 × 5 =