Kategori: Berita Pemda

TAMIANG LAYANG-Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Barito Timur mendapatkan energy baru. Pasalnya OPD yang menangani bencana di Gumi Jari Janang Kalalawah ini baru saja menerima bantuan fasilitas kerja dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kalaksa BPBD-PK Kabupaten Barito Timur Bertolumeus, S.Sos yang berhasil dikonfirmasi contributor MMC Bartim, Selasa (7/6) petang membenarkan, BPBD-PK Kabupaten Bartim menerima bantuan fasilitas kerja itu. “Bantuan fasilitas kerja itu diterima oleh Kabid Logistik BPBD-PK Bartim, Senin (6/6). Bantuan dari BNPB Pusat itu berupa 1 buah mobil rescue, 2 unit kendaraan roda 2 jenis trail KLX, mesin pompa air, tandun lipat dan masker anti api satu paketan,” jelas Plt.Kalaksa BPBD-PK Kabupaten Barito Timur Bertolumeus, S.Sos.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten I Setda Bartim ini menjelaskan bantuan fasilitas kerja dari BNPB Pusat ini merupakan hasil inisiatif pengajuan dari BPBD-PK Bartim. Selain mengajukan bantuan yang sudah diterima BPBD-PK Bartim, kata Bertolumeus, pihaknya akan kembali mengajukan bantuan perahu karet bermesin, tenda pengusian, dan kelengkapan lainnya. “Kita akan melakaukan lobby untuk mendapatakan bantuan tersebut,” tegas Bertolumeus.

Dengan bantuan tersebut, Plt.Kalaksa BPBD-PK Bartim berharap, jajarannya lebih semangat dan termotivasi dalam pelayanan kemanusiaan di Barito Timur. Lalu bagaimana dengan biaya operasional bantuan tersebut? Plt.Kalaksa BPBD-PK Kabupaten Barito Timur Bertolumeus, S.Sos menjelaskan menyangkut biaya operasional fasilitas yang sudah diberikan BNPB Pusat, pihaknya akan mengupayakan melalui perubahan anggaran tahun anggaran 2022 ini.(cak)

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, Selasa (7/6) sore melantik dan mengukuhkan Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) Yayasan Tangan Pengharapan Barito Timur di Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

Orang Nomor Satu di Kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini dalam sambutanya mengatakan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh adalah sebuah organisasi social nirlaba, independen dan transparan yang didirikan pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang Jawa Tengah. Ini adalah sebuah gerakan inisiatif dari masyarakat untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini menjelaskan dibentuknya GN-OTA Barito Timur merupakan bentuk kepedulian Pemkab Barito Timur kepada anak didik yang kurang mampu. Dikatakan Bupati Bartim GN-OTA tidak lepas dari orang tua asuh. Orang tua asuh adalah mereka yang dengan suka memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat meneruskan pendidikan formal.

Lalu siapa saja yang bisa menjadi orang tua asuh? Bupati Barito Timur menjelaskan siapa saja bisa menjadi orang tua asuh, baik perorangan, kelompok atau perusahaan/koperasi dan  yayasan, dapat menjadi orang tua asuh.

“Melalui GN-OTA Yayasan Tangan Pengharapan Barito Timur orang tua asuh dapat berperan menyediakan seragam sekolah, sepatu, buku, pena, pensil, dan tas sekolah serta berbagai kebutuhan pribadi anak untuk sekolah sehingga anak dapat focus belajar,” jelas Ampera AY Mebas.

Pelantikan dan Pengukuhan GN-OTA Barito Timur di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur berjalan dengan lancar dan tertib. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Forum Koordiansi Pimpinan Daerah Barito Timur, Wakil Bupati Barito Timur, Sekda Kabupaten Barito Timur, Seluruh Asisten Setda Bartim, Seluruh Staf Ahli Bupati Barito Timur, seluruh Kepala OPD Kabupaten Barito Timur dan seluruh Camat se Kabupaten Barito Timur.(cak).

TAMIANG LAYANG –Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Tim PAKD) Kabupaten Barito Timur, Selasa (7/6). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Hadir dalam acara pengukuhan tersebut seluruh keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten BaritoTimur. Adapun susunan keanggotan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten BaritoTimur yakni Koordinator (Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur), Ketua (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bartim), Kabag Perekonomian Setda Bartim (Sekretaris 1), Kepala Bagian Pengawasan Sektor Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretaris 2).

Sedangkan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur diantaranya Kepala Bappedalitbang Kabupaten Barito Timur,Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinanan Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Barito Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Buntok, Kepala Kantor Kementerian Agama Cabang Tamiang Layang, Pimpinan Cabang Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Pimpinan Cabang BRI Cabang Buntok dan Camat se Kabupaten Barito Timur.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutanya mengatakan pandemi covid-19 telah menyebabkan perekonomian Nasioanl sangat menurun tajam. Namun hal tersebut bukan menjadi halangan dan justru menjadi tantangan bersama dalam mencapai kesejahteraan dan pemerataan perekonomian.

Dijelaskan Bupati Bartim, investasi mendasar saat ini menjadi sangat penting, terutama dalam mencapai stabilitas perekonomian nasional. “Kondisi Pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita bahwa ketersediaan produk layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat kegiatan perekonomian diharapkan tetap berjalan meksi dalam keadaan terbatas,” papar Bupati Bartim.

Menyikapi hal tersebut, kata Bupati Bartim, kini diera new normal, inklusi keuangan menjadi salah satu arah perekonomian baru untuk menyediakan pelayanan jasa keuangan yang lebih muda diperlolah dan terjangkau, sehingga memperluas akses masyarakat Kabupaten Barito Timur terutama bagi masyarakat yang  belum tersentuh layanan keuangan.

“Dengan adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah diharapkan dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang luas kepada masyakat, pengembangan perekonomian bagi masyarakat umum yang disertai meningkatnya akses keuangan menjadi lebih cepat dan efesien dalam pemanfaatan jasa dan keuangan,” harap Bupati Bartim.

Usai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur dilanjutkan dengan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur.(lim/cak)

TAMIANG LAYANG- Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Senin (6/6) menyampaikan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Barito Timur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku, SE., M. Ec. Dev melalui pers rilisnya yang disampaikan ke MMC Bartim, Senin (6/6) sore menjelaskan penyerahan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD  dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI serta ikhtisar laporan kinerja dan Laporan Keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dijelaskan Misno, laporan keuangan dimaksud, merupakan laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);

Lebih jauh Kepala BPKAD Bartim ini memaparkan ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur TA. 2021.  Target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp.903,09 miliar, dengan terealisasi sebesar Rp.962,03 miliar atau 106,53 persen. Sedangkan Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.920,55 miliar atau sebesar 88,38 persen dari target pada perubahan anggaran Tahun 2021;

Dikatakan Misno, total aset sebesar Rp.1,455 triliun, total Kewajiban sebesar Rp.27,092 miliar serta total ekuitas sebesar Rp1,428 triliun. Secara terinci materi laporan keuangan tersebut, kata Misno, sudah disampaikan oleh  Bupati Barito Timur kepada DPRD pada Rapat Paripurna.

“Sebagai poin penting bahwa Kabupaten Barito Timur sudah menerima opini WTP dari BPK RI sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut. Ini tidak terlepas karena kepemimpinan pak Bupati Ampera AY Mebas secara manajerial yang mendukung, baik manajemen pemerintahan maupun manajemen keuangannya,” kata Misno.

Disamping itu, keberhasilan meraih WTP berturut-turut juga atas kerjasama yang baik antara semua entitas yaitu semua SKPD  termasuk para Camat dan Lurah se Kabupaten Barito Timur.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, termasuk kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Timur. Kedepan kita berharap terdapat peningkatan kualitas Laporan Keuangan melalui perbaikan-perbaikan terutama pada tindaklanjut rekomendasi dari Tim BPK RI sehingga opini WTP tetap dipertahankan, tapi dengan kualitas yg semakin meningkat,” pungkasnya.(lim/cak)

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan melakukan verifikasi kerugian yang dialami oleh 4240 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir 26 Mei 2022 lalu. Kepastian Pemkab Bartim harus turun lapangan terkuak saat rapat teknis penanggulangan bencana banjir, Senin (6/6), di Ruang Rapat Bupati Barito Timur.

“Setelah melihat data yang disajikan oleh BPBD-PK dan informasi dari OPD terkait dan para camat, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur melalui BPBD-PK harus turun lapangan melakukan verifikasi kerugian yang dialami warga di 45 desa se Kabupaten Barito Timur,” terang Asisten III Setda Barito Timur H. Rusdianor, S,Sos, M.AP saat memimpin rapat teknis penanggulangan bencana banjir.

Dikatakan H. Rusdianor, BPBD-PK tidak sendiri melakukan verifikasi, BPBD-PK akan didampingi oleh dinas teknis terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, DPMDSos, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Perternakan, Dinas Pendidikan, PDAM serta para Camat se Kabupaten Barito Timur yang wilayahnya terdampak banjir.

Verifikasi perlu dilakukan, ujar Asisten III Setda Bartim, untuk memastikan kebenaran kerugian yang dialami oleh warga yang terdampak banjir. Dengan turun ke lapangan maka data yang tersaji nantinya benar-benar valid. Dengan data yang valid itulah, ujar H.Rusdianor, Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait akan memberikan bantuan.

Sementara itu berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Derah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur, banjir melanda Kabupaten Barito Timur tangal 26 Mei 2022 lalu terjadi di 9 kecamatan. Sembilan kecamatan itu yakni Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Awang, Kecamatan Paju Epat, Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Patengkep Tutui, Kecamatan Paju Epat, Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Raren Batuah dan Kecamatan Pematang Karau. Dari 9 kecamatan itu sedikitnya ada 4240 KK atau sekitar 12819 jiwa terdampak banjir. Jumlah jiwa terdampak banjir tersebut tersebar di 45 desa/kelurahan di Kabupaten Barito Timur.

Rapat  teknis penanggulangan bencana banjir, Senin (6/6), di Ruang Rapat Bupati Barito Timur berjalan dengan lancar. Hadir dalam rapat tersebut Kepala OPD terkait serta Camat se Kabupaten Barito Timur yang wilayahnya terdampak banjir.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) tahun 2021 melebihi target. Kenaikan pendapatan transfer siginifikan diantaranya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di luar pajak/retribusi.

Hal itu disampaikan Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam Paripurna DPRD dengan agenda penjelasan kepala daerah atas pengajuan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021, Senin (6/6).

“Per enam bulan setelah dilakukan audit BPK RI kewajiban daerah untuk menyampaikan realisasi pendapatan  maupun pengeluaran,” terang Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas usai kegiatan rapat kepada sejumlah wartawan.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah ini menyampaikan, terdapat kenaikan pendapatan transfer siginifikan diantaranya, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di luar pajak/retribusi.

“DBH dari pembagian pemerintah pusat batubara dan royalti serta BLUD terkait Covid – 19,” ulas Ampera.

Menurutnya, pendapatan transfer yang ditetapkan daerah mencapai Rp801.943.098.407, 38,- pada tahun 2021. Terealisasi sebesar Rp845.645.336.554, 55, – atau 105,55 persen.

Ditambahkan Bupati Bartim,  SILPA tahun 2021 mencapai Rp179.994.576.934, 22,-. Kondisi tersebut perlu diketahui karena dari BTT yang hanya  digunakan 50 persen begitu juga sejumlah realisasi belanja seperti bantuan sosial.

“Anggaran itu dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan Covid – 19 karena disesuaikan dengan kondisi melandainya kasus yang terjadi, begitu juga untuk bantuan sosial contohnya kepada pendidikan yang memang benar – benar diberikan tepat sasaran,” pungkas Ampera AY Mebas mengakhiri perbincanganya dengan awak media.(cak)

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas menghadiri rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun Sidang 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (6/6). Dalam rapat tersebut orang nomor satu di Barito Timur ini  menyampaikan penjelasan Kepala Daerah terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam pidatonya di hadapan wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupagen Barito Timur, Bupati Bartim mengatakan, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021, diajukan setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 telah melewati proses Pemeriksaan secara komprehensif.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bartim dua periode ini juga menginformasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur telah enam kali meraih opini WTP.

“Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga usai, berkat kerjasama seluruh Entitas dan Stackholder kita masih bisa mempertahankan opini,” jelas Bupati Bartim.

Penyampian penjelasan Kepala Daerah terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kata Bupati Bartim, merupakan salah satu kewajiban konstitusional yaitu menyampaikan kepada Dewan, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan pada BAB IX Pasal 194 Pasal (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun Sidang 2022, Senin (6/6) berlangsung lancar dan tertib. Selain dihadiri langsung oleh Bupati Bartim, rapat ini diikuti juga oleh Wakil Bupati Barito Timur, para Asisten,  Forkopimda Kabupaten Barito Timur, Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur,  serta Kepala OPD dan Camat mengikuti melalui zoom. (cak).

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur Senin (6/6) (siang ini,red) rencananya akan menggelar rapat teknis penangulangan bencana banjir tahun 2022. Rapat teknis ini diselenggarakan sebagai tindaklanjut rapat koordinasi satus tanggap darurat bencana, 30 Mei 2022 lalu. Rapat teknis penanggulangan bacana banjir ini akan dilaksanakan di ruang rapat Bupati Barito Timur, pukul 13.00 WIB.

Surat undangan rapat teknis penanggulangan bencana banjir ini sudah disampaikan kepada OPD terkait. Surat bernomor:800/107/I.1/BPD-PK tersebut ditandatangani atas nama Bupati Barito Timur Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si.

Sebelumnya pada rapat  koordinasi satus tanggap darurat bencana, 30 Mei 2022 lalu Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas memberikan instruksi kepada tiga kepala organisasi perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan untuk memperkuat mitigasi bencana.

Bupati meminta Dinas PUPR Perkim Barito Timur melakukan pengkajian dari segi infrastruktur untuk menangkal banjir seperti pengerukan sungai atau membangun infrastruktur yang bisa meminimalisir atau menangkal banjir.

Menurutnya, pembangunan pekerjaan infrastruktur penangkal maupun yang bisa meminimalisir banjir itu bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Timur maupun mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

Ditambahkan Ampera, pekerjaan ini juga tetap melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Timur (BPBD) dalam pemetaan wilayah-wilayah yang sering terkena musibah banjir.

“Jadi ada perencanaan infrastruktur yang disiapkan dan dibangun untuk menekan sedemikian mungkin tidak terjadi banjir maupun meminimalisirnya,” kata Ampera.

Dijelaskan Ampera, banjir juga berdampak pada produksi sektor pertanian seperti sawah, perikanan dan peternakan. Hal ini menjadi tugas Dinas Pertanian  dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan setempat.

Diperlukan ada data konkret atas kerugian yang disebabkan bencana banjir seperti sawah yang terendam sehingga tidak bisa panen. Demikian pula dengan peternak ikan yang bibit ikan atau ikan yang siap panen gagal karena ikannya hanyut terbawa air banjir.

“Ternak lainnya juga perlu ada data berapa kerugian yang dialami masyarakat. Khusus untuk petani (sawah) bisa diantisipasi dengan asuransi pertanian. Ini harus dipikirkan instansi teknis,” kata Bupati Bartim.

Bupati Ampera juga meminta perkuatan mitigasi bencana saat musim kemarau dan menjadi perhatian semua instansi teknis yang membidangi pertanian, perkebunan, lingkungan hidup serta BPBD Barito Timur.

“Buat perencanaan dan petakan lokasi rawan bencana baik banjir, longsor maupun kebakaran hutan dan lahan untuk dibuat antisipasinya dalam meminimalisir kerugian daerah,” harap Ampera AY Mebas.(cak).

TAMIANG LAYANG – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Misnohartaku menyatakan realisasi pendapatan daerah hingga akhir 31 Mei 2022, telah berkisar 32 persen dari yang ditargetkan pada tahun ini.

“Dari target pagu anggaran sebesar Rp906,080 miliar yang sudah direalisasikan pendapatannya sebesar Rp.289,306 miliar. Itu per 31 Mei 2022,” kata Misnohartaku kepada sejumlah wartawan di Tamiang Layang, akhir pekan lalu.

Dikatakan, realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di mana pendapatan asli daerah mencapai 22 persen atau telah direalisasikan sebesar Rp23,735 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp101,120 miliar.

Kemudian, realisasi pendapatan transfer mencapai 34 persen atau Rp265,571 miliar dari pagu Rp780,916 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum ada capaian realisasi dari pagu sebesar Rp15,044 miliar. Realisasi belanja sebesar 16 persen atau sudah direalisasikan sebesar Rp147,55 miliar dari pagu sebesar Rp945,680 miliar.

“Realisasi belanja itu terdiri dari perhitungan realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” bebernya.

Selain itu, realisasi belanja operasi sebesar 18 persen atau sudah direalisasikan sebesar Rp112,56 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp633,854 miliar. Realisasi belanja modal dari pagu sebesar Rp109,037 miliar hanya terealisasi Rp356,246 juta. Realisasi belanja tidak terduga mencapai 23 persen atau sudah direalisasikan sebesar Rp11,688 miliar dari target Rp50 miliar. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 15 persen atau sudah direalisasikan sebesar Rp22,945 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp152,787 miliar.

Misnohartaku mengatakan, ada beberapa sebab yang membuat angka realisasi belanja daerah sangat rendah diantaranya keterlambatan proses lelang barang dan jasa karena adanya penyesuaian pajak yang semula 10 persen menjadi 11 persen sehingga menunda lelang karena harus dilakukan perhitungan ulang dalam perencanaan belanja modal.

“Kami tetap optimis realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah akan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun 2022,” terang Misnohartaku.(Antara untuk diskominfops)