Diskominfo (Barito Timur) – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan menjadi agenda tahunan, saat ini di gelar di kecamatan Dusun Timur dengan beberapa usulan yang di sampaikan pemerintah desa dengan program infrastruktur dan pendidikan yang menjadi prioritas.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Bartim, Ampera A Y Mebas, SE.,MM, dan turut dihadiri Kepala Bappeda, anggota DPRD, Asisten, Camat Dusun Timur, Kepala OPD, FKPD, Kepala Desa dan para tamu undangan, di GPU kantor Kecamatan Dusun Timur, Kamis (27/02/2020).
Bupati menjelaskan, bahwa Musrenbangcam adalah usulan dari musrenbangdes, dan sebaiknya pelaksanaan musrenbangdes ada pendampingan dari Bappeda. “Yang diusulkan sebaiknya yang prioritas, dimunculkan supaya selaras dan tidak jauh dari sasaran pembangunan sebelumnya,” ucap Bupati.
Menurut Bupati, Usulan apapun yang keluar di APBD tidak boleh sesuka hati, ada benang merahnya. Hal tersebut lebih baik disesuaikan dengan visi misi Barito Timur untuk ekonomi kerakyatan.
Kemudian, Investor tidak bisa sembarang masuk, Indomaret alfamaret juga tidak bisa masuk supaya tidak mematikan bumdes, lanjutnya.
“Ekonomi kerakyatan misalnya pabrik benih modern supaya bisa langsung di packing, membeli gabah di atas harga orang untuk mensejahterakan petani, dan tahun 2020 dicanangkan Bartim penghasil telur,” jelas Bupati.
Selain itu, akan dibuka lahan untuk jagung, yang baik adalah daratan tinggi. Dan dilanjutkan untuk tahun 2021 akan di canangkan Bartim sebagai penghasil sayur dan buah, jadi dimasukkan anggran desa ada juga pemanfaatan pekarangan. Kemudian UMR dan perencanaan dibuat lapangan futsal dan sarana olahraga bersama.
Sementara Camat Dusun Timur menyampaikan beberapa usulan pada kegiatan tersebut yakni, penyampaian Progam yang di usulkan berupa infrastuktur, pendidikan, pelaksanaan Monitoring DD tahap Desa. Dirinya juga berharap semoga yang di usulkan bisa di akomodir.
Seirama dengan disampaikan oleh anggota DPRD Bartim, H.Rumli, Dirinya juga berharap apa yang tersampaikan oleh seluruh desa bisa terakomodir dengan baik tergantung dana kabupaten yang ada, dan tidak bisa memaksakan keadaan.
Disisi lain, Kepala Bappeda Bartim, Panahan, mengatakan bahwa Sistem sudah menggunakan aplikasi yang di input dan terinstal melalui Simda sesuai pemendagri, dan Kewenangan KUAPPS di BPKAD, Beppeda hanya RKPD.
“Sistem perencanaan menggunakan simda perencanaan versi BPKP, sudah tayang di KOMINFO dan sudah titik final pada aplikasi. Ada 11 input indikator usb, hari minggu/senin diusahakan akan terinstal aplikasi,” paparnya.
Dan SSH tidak boleh berubah itemnya. Hanya bisa berubah kalau ada barang baru bisa di tambah di bawah,”pungkasnya. (SM88-Diskominfo Bartim)
