Bupati Bartim: Kita Masih Mencari Solusi, Diantaranya Outsourcing
TAMIANG LAYANG –Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mewacanakan outsourcing mengakomodasi rekruitmen tenaga honorer yang dihapus pada tahun 2023. Outsourcing dilakukan merujuk pada hasil analisis beban kerja, tenaga honor masih dibutuhkan. Rencana outsourcing mencuat pasca diterimanya surat edaran dari MenPAN – RB pada akhir bulan Mei tadi.
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan, penghapusan rekruitmen tenaga honorer telah menjadi pemikiran. Hingga saat ini, sambungnya, daerah tengah mempelajari opsi outsourcing.
“Tahun 2023 rekruitmen tenaga honorer dihapus karena memang di dalam UU pegawai itu hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Sehingga kita masih mencari solusi diantaranya outsourcing, ” ucap Ampera AY Mebas kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah itu menyampaikan, di kabupaten tetangga (Tabalong Kalsel. Red) membuat outsourcing khusus tenaga kebersihan, keamanan dan sopir. Tetapi, ujarnya, belum diketahui jelas apakah tenaga administrasi bisa diakomodasi.
“Kita masih mempelajari, yang pasti pemerintah daerah saat ini mengejar agar semua honorer kategori guru bisa diangkat menjadi PPPK dan itu juga harus dipikirkan pusat pembiayaannya begitu juga terhadap PPPK yang sudah diangkat, ” ulas bupati.
Pemerintah Kabupaten Bartim masih sangat membutuhkan tenaga honorer sesuai analisis beban kerja. Sehingga alternatif outsourcing juga didorong bisa dikelola melalui koperasi.
“Kalau saya sarankan nanti koperasi mengelola dengan anggota mereka (mantan honorer.Red), sehingga keuntungannya kembali kepada mereka,” pungkas bupati. (kaltengpos untuk diskominfops)
